Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial
5 (100%) 1 vote

Bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan makropudensial yang ditujukan untuk mencegah serta mengurangi resiko dari sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Upaya yang dilakukan untuk menjaga sistem keungan didukung dengan kebijakan dari makropudensial. Kebijakan ini secara umum dapat membantu mempertahankan stabilitas sistem keuangan agar tetap terjaga sehingga dapat menopang pengendalian ekonomi domestik bagi proses pengalihan fungsi pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2013 Bank Indonesia menetapkan kebijakan makropudensial sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia dalam rangka merespons tantangan ekonomi global yang semakin hari semakin kuat. Upaya untuk menjaga kestabilan sistem keungan juga didukung dengan kebijakan mikropudensial untuk mewujudkan kondisi perbankan uang sehat. Kebijakan makropudensial dan mikropudensial yang dilaksanakan, termasuk dalam kebijakan yang lain, secara umum digunakan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan agar dapat menompang terkendalinya penyesuaian ekonomi domestik dan kondusif bagi proses pengalihan fungsi pengawasan ke OJK.

  • Kebijakan makroprudensial

Kebijakan makropudensial diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistematik, dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses  dan efisiensi dari sistem keuangan. Beberapa instrumen dari kebijakan makropudensial antara lain :

  1. Instrumen pengaturan risiko likuiditas risiko likuiditas, seperti contohnya adalah penetapan giro wajib minimum dan kecukupan likuiditas dari bank kategori sistemik
  2. Intrumen pengaturan risiko pasar, seperti pembatasan eksposur valuta asing atau posisi dari devisa neto dan pengaturan risiko suku bunga
  3. Instrumen pengaturan risiko kredit secara industri, seperti contohnya adalah rasio kredit terhadap nilai pasar agunan (Loan to Value Ratio) dan pengaturan rasio utang terhadap pendapatan (debt to income ratio)
  4. Pengaturan fungsi intermediasi antara lain, penetapan acuan rasio pertumbuhan kredit dan transparasi suku bunga dasar kredit
  5. Instrumen pengaturan permodalan, seperti pengaturan tambahan permodalan bagi bank dengan kategori yang sistematik dan bantalan permodalan untuk antisipasi kondisi siklik dan krisis.
READ  BAGAIMANA ASET PERBANKAN INDONESIA?

Bank Indonesia pada tahun 2013 mengeluarkan beberapa kebijakan makropudensial. Dimana pada tahun tersebut Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan dari Loan to Value (LTV) bagi bank konvensional dan Financing to Value (FTV) bagi bank syariah untuk kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi yang beranggun properti. Tujuan dari penyempurnaan tersebut adalah untuk memperkuat ketahanan dari sistem perbankan dengan mengedepankan prinsip dari kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bank Indonesia juga menyesuaikan ketentuan GWM sekunder dan juga GWM LDR agar perbankan dapat menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan secara optimal. Bank Indonesia juga mewajibkan transparansi informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit bank yang sangat diperlukan untuk memberikan kejelaskan kepada para nasabah dan memudahkan untuk penilaian manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan oleh bank.

  • Kebijakan mikropudensial

Selain kebijakan makropudensial  Bank indonesia juga mengeluarkan kebijakan mikroprudensial untuk mempersiapkan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Bank Indonesia disini juga melengkapi beberapa kebijakan mikropudensial untuk mendukung terwujudnya kondisi perbankan yang sehat, Bank Indonesia juga mengupayakan proses pengalihan fungsi pengawasan perbakan agar dapat berjalan dengan lancar, serta mengupayankan operasional pengaturan perbankan agar tetap berjalan normal. Beberapa kebijakan mikropudensial yang dikeluarkan pada tahun 2013 memili beberapa aspek yaitu antara lain untuk penguatan struktur dari permodalan dan daya saing perbankan yang ada di Indonesia, penguatan pengawasan perbankan, selain itu untuk peningkatan good corporate governance, peningkatan transparansi dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT).

  • Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan atas Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013 Bank Indonesia mengalihkan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan sistem perbankan. Pengalihan ini menjadi perhatian berbagai pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri perbankan, mengingat besarnya dominasi peran perbankan didalam industri keuangan yang ada di Indonesia. Pengalihan fungsinya diawali dengan pembentukan Task Force melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia untuk mendukung kelancaran dari proses pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesi ke OJK. Task Force tersebut mencakup komponen : pengawasan bank, perkembangan perbankan, regulasi, dan perizinan perbankan, organisasi sumber daya manusia dan hukum, logistik, dokumentasi dan komunaksi, data dan sistem informasi, koordinasi makro dan mikro.

READ  Perdagangan International, Pengertian, Teori, Bentuk, serta Dampak Positif dan Negatifnya

Dalam hal pengaturan perbankan, semua peraturan perbankan dan aturan dari pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tetap berlaku efektif setelah OJK menerima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sampai OJK memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengawasan bank yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia disempurnakan lagi melalui System Operational and Procedure (SOP) pengawasan dan perizinan bank umum, syariah dan BPR baik di Kantor pusat maupun kantor cabang. Untuk mengalihkan tugas pengawasan tersebut Bank Indonesia berupaya agar tidak terdapat perubahan signifikan kepada pendekatan, pengawasan dan struktur organisasi pengawasan perbankan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gangguan pada sistem perbankan.

Kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dan Ojk mencangkup koordinasi pada 4 hal utama yaitu Pertama, mekanisme kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedua institusi. Mekanisme ini mencakup penyusunan kebijakan/pengaturan di dalam bidang pengawasan makroprudensial dan mikroprudential di perbankan. Kedua, pertukaran data dan informasi lembaga jasa keungan serta pengolahan sistem laporan lembaga jasa keunagan antara Bank Indonesia dan OJK untuk mempermudah keduanya dalam mengakses data dan informasi. Ketiga, penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki Indonesia dialihkan atau dikerjakan OJK. Keempat, pengelolaan pejabat dan pegawai Bank Indonesisa yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK. Dalam hal ini, pegawai Bank Indonesia yang ditransfer ke OJK secara formal diperlakukan sebagai penugasan dari Bank Indonesia ke OJK setelah tiga tahun akan diberikan opsi untuk memilih kembali ke Bank Indoneisa atau menjadi pegawai OJK. Keputusan bersama tersebut diatas ditidaklanjuti dengan penyususnan konsep mekanisme operasional untuk kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi makropudensial dan mikropudensial. Selanjutnya, untuk mempelancar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa mendatang, diperlukan dasar hukum yang memberikan kejelasan dari mandat bagi masing-masing lembaga tersebut. Keandalan sistem informasi yang terintegrasi dan koordinasi yang prima juga masih perlu diperkuat untuk mendukung kelancaran dari pertukaran data dan atus informasi antara Bank Indonesia dengan OJK. Penguatan koordinasi dari makropudensial dan mikropudential antara lembaga tersebut juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas keputusan sebagai protokol pelaksanaan Manajemen Krisis.

READ  Pengertian Pasar

Untuk mengantisipasinya Bank Indonesia melakukan koordinasi denagn lembaga lain selain OJK yaitu Kementrian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sebuah forum koordinasi stabilitas sistem keuangan (FKSSK). Bentuk dari forum ini adalah koordinasinya dituangkan dalam nota kesepamahaman yang berfungsi sebagai pedoman dalam berkoordinasi mengambil kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut kebijakannya serta pertukaran data dan informasi antar masing-masing otoritas dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya stabilitas sistem keuangan tidak hanya melibatkan anggota yang tegabung didalam FKSSK, tapi juga perlu dukungan dari parlemen yang nantinya dapat digunakan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan kerangka pencegahan dan penanganan krisis, masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan yakni diantaranya adalah kepastian hukum untuk memberikan efektivitas pada Undang- Undang jaringan pengaman sistem keuangan yang sampai saat ini belum disetujui oleh DPR.

Tags: