Sejarah Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Sejarah Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
5 (100%) 2 votes

Apa itu BPUPKI?

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pihak dari penjajah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk oleh bangsa Jepang karena menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia. Badan ini sendiri diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat dan diwakili oleh Ichibangsae Yoshio yang merupakan orang Jepang serta Raden Pandji Soeroso wakil dari Indonesia. BPUPKI ini memilliki anggota sebanyak 67 orang, dan memiliki tugas yaitu mempelajari serta menyelidiki hal – hal yang bersifat dengan aspek – aspek yang ada pada politik ekonomi, tata pemerintahan dan juga hal lain yang dibutuhkan untuk perseipakan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Badan ini tidak bertahan lama karena  BPUPKI akhirnya di bubarkan untuk membentuk badan baru yakni PPKI atau Panitia Persiapan Kemendekaan Indonesia (Dokuritsu Jubi Inkai) dengan jumlah anggota yang lebih sedikit yakni 21 orang dengan ketua yakni Ir. Soekarno dan wakil adalah Drs. M. Hatta serta Mr. Ahmad Sobardjo yang menjabat sebagai penasihat dari badan tersebut.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yakkni Dokuritsu Junbi Cosakai adalah suatu badan yang di bentuk oleh pemerintahan pendudukan bala tentara dari Jepang yang pendiriannya ditetapkan pada tanggal 29 April 1945 tepat di hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan agar memiliki dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan negara Indonesia.

Secara formil, pembentukan BPUPKI termuat pada Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945 yang dikeluarkan karena kedudukan Facisme (kekuasan) dari Jepang sudah sangat terancam. Maka pembentukan BPUPKI bukan merupakan kebaikan hati yang murni dari Jepang tetapi hanya ingin mempertahankan sisa –sisa kekuatannya yaitu dengan cara memikat hati dari rakyat Indonesia dan juga untuk melaksankan politik kolonialnya. Diluar dari badan ini, dibentuk bula badan sekeretariat yakni Badan Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang yang dipimpin oleh R.P Soeroso serta wakilnya Abdoel Gafar Pringgodigo dan Masuda yang merupakan orang Jepang.

READ  Kronologi Aksi Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka

Pada tahun 1994 Saipan jatuh ke tangan sekutu dengan pasukan Jepang yang ada di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan juga di Kepulauan Marshall dipukul mundur oleh pasukan sekutu, sehingga mau tidak mau pada 1 Maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada yang merupakan pemimpin jepang di Jawa mengumumkan membantuk BPUPKI. Pengangkatan dari pengurus badan ini dilakukan pada tanggal 29 April 1945 dengan Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai Kaico (Ketua) dan Fuku Kaico (Ketua Muda) yang dijabat oleh orang Jepang yakni Icibangase. R.P Soeroso diangkat sebagai kepala sekertariat dan dibantu pula oleh Toyohiti Masuda dan Mr. A.G. pada tanggal 28 mei 1945 dilangsungkan upaca peresmian daari BPUPKI di gedung Cui Sangi In Jalan Pejambon, Jakarta. Upacara peresmian ini dihadiri pula olrh dua pejabat dari Jepang yakni Jendral Itagaki yang merupakan Panglima tentara ketujuh yang bermarkas di Singapura dan Letnan Jendral Nagano panglima tentara Keenam Belas yang baru. Pada kesempatan tersebut di kibarkan bendera Jepang yakni Hinomaru oleh Mr. A.G. dan disusul bendera merah putih oleh Toyohiko Masuda. Untuk mendapatkan simpati serta dukungan dari bangsa Indonesia sebagai relasasi atas janji yang telah diberikan maka terbentuklah BPUPKI yang tugasnya menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan denga hal – hal persiapan kemerdekaan Indonesia.

Sidang Pertama BPUPKI

Sidang atau rapat pertama BPUPKI diadakan di gendug Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta atau sekarang dikenal dengan gedung Pancasila. Sidang ini dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 namun pembahasannya dilakukan pada keesokan harinya yaitu 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Pada sidang tersebut membahas dan juga merancang calon dasar dari negarai Republik Indonesia yang mana akan melakukan kemerdekaan. Pada rapat tersebut juga terdapat 3 calon yang mengajukan pendapat mengenai dasar negara.

READ  Penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia
  • Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei pada pidatonya mengemukakan lima asas yaitu:
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)
  • Dr. Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan lima asas:
  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimabangan Lahir Batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan Rakyat
  • Terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan lima asas juga yang diberi nama Pancasila :
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Ir, Soekarno Pancasila ini diperoleh dapat di peras menjadi Trisila atau Tiga Sila, yakni:

  1. Sosionasionalisme
  2. Sosiodemokrasi
  3. Ketuhanan dan Kebudayaan

Bahkan menurut Ir. Soekarno Trisila tersebut masih dapat di peras kembali yakni menjadi Ekasila yang merupakan sila gotong royong atau menjadi satu kesatuan.

Setelah berakhirnya sidang pertama BPUPKI namun belum mendapatkan kesepakatan maka dibentuklah panitia kecil (panitia delapan) yang memiliki tugas untuk memerikas usul –usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang berikutnya. Dari rapat panitia delapan ini didapatkan hasil yaitu:

  1. Supaya selekas –lekasnya Indonesia Merdeka
  2. Supaya hukum dasar yang akan menjadi rancangan diberi semacam preambule (Mukaddimah(
  3. Menerima anjuran dari Ir. Soekarno agar BPUPKI terus bekerja samapi terwujudnya suatu hukum dasar.
  4. Membentuk satu panitia kecil penyelidik perumusan dasar negara yang akan dituangkan dalam mukkadimah hukum dasar.

Setelah sidang telah dilakukan oleh panitia kecil, akhirnya terbentuk Panitia Sembilan yang memiliki tugas penyidik perumusan Dasar Negara yang akan dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar yang beranggotakan 9 Orang serta melakukan sidang di kediaman Ir. Soekarno. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan dan 4 orang dari pihan Islam pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan kembali malakukan pertemuan dan menghasilkan rumusan dasar negara atau yang dikenal dengan Piagam Jakara (Jakarta Charter) berisi:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya
  2. Kemanusian yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijjaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
READ  Mengapa Organisasi Papua Merdeka Dibentuk?

Sidang Kedua BPUPKI

Rapat sidang kedua dilangsungkan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan topik pembahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang – undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan juga pengajaran. Pada rapat kedua ini dibentuk panitia yang beranggotakan 19 orang untuk membahas rancangan undang – undang dasar yang diketuai langsung oleh Ir. Soekarno. Panitia pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moch Hatta.

Berdasarkan pada hasil pemungutan suara, wilayah dari Indonesia merdeka adalah mencakup wilayah Hindu Belanda dulu ditambahkan dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis serta pulau – pulau yang ada disekitarnya.

Pada sidang tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil dalam rangka menerima laporan dari Panitia Perancang UUD yakni:

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan UUD
  3. Batang Tubuh dari UUD

Tugas BPUPKI

Tugas utama dari BPUPKI adalah untuk mempelajari dan juga menyelidiki hal – hal penting yang berhubungan dengan hal – hal yang menyangkut Negara Indonesi. Namun ada beberapa tugas BPUPKI pada saat sidang, yaitu:

  1. Memiliki tugas membahas mengenai Dasar Negara
  2. Setelah sidang pertama, membentuk reses selama satu bulan
  3. Memilliki tugas membentuk Panitia Kecil yang bertugas menampung saran – saran dan konsepsi para anggota
  4. Bertugas untuk membantu panitia sembilan bersama panitia kecil
  5. Panitia sembilan menghasilkan Piagam Jakarta.

 

Tags: