Sejarah Pembentukan PPKI

Diposting pada
Sejarah Pembentukan PPKI
5 (100%) 5 votes

Sejarah PPKI

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesias (dalam bahasa Jepang Dookuritsu Junbi Inkai) merupakan panitia yang dibentuk dengan tugas untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI yang telah di bubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini juga memiliki tugas untuk meresmikan pembukaan dari batang tubuh UUD 1945. Badan ini diresmikan oleh Jendral Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di Ho Chi Minh, Vietnam yang mana dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan juga Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

PPKI sendiri diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta yang memiliki anggota berjumlah 21 orang yang terdiri dari tokoh utama pada pergerakan nasional Indonesia. Anggota PPKI ini terdiri dari berbagai etnis Nusantara meliputi 12 orang etnis Jawa, 3 orang dari etnis Sumatera, 2 orang dari etnis Sulawesi, 1 orang dari etnis Kalimantan, 1 orang etnis dari Nusa Tenggara dan Maluku, serta 1 orang lagi dari etnis Tionghoa. Para anggota tersebut ialah:

  1. Soepomo
  2. Radjiman Wedyodiningrat
  3. P Soeroso
  4. Soetardjo Kartohadikoesoemo
  5. Kiai Abdoel Wachid Hasjim
  6. Ki Bagus Hadikusumo
  7. Otto Iskandardinata
  8. Abdoel Kadir
  9. Pangeran Soerjohamidjojo
  10. Pangeran Poeorbojo
  11. Muhammad Amir
  12. Abdul Maghfar
  13. Teuku Mohammad Hasan
  14. GSSJ Ratulangi
  15. Andi Pangerang
  16. H. Hamidan
  17. I Goesti Ketoet Poedja
  18. Johannes Latuharhary
  19. Yap Tjawn Bing

Tanpa sepengetahuan oleh Jepang anggota dari PPKI bertambah enam lagi, yakni: Achmad Soebardjo, Sajoeti Melik, Ki Hadjar Dewantara, R.A.A Wieanatakoesomo, Kasman Singodimedjo, dan juga Iwa Koesoemasoemantri.

Para golongan muda menganggap PPKI adalah sutau badan yang merupakan bentukan dari pemerintah pendudukan militer Jepang segingga sudah dapat dipastikan akan memihak Jepang, sehingga banyak dari mereka yang memberikan sikap tidak suka. Namun, masih banyak pula yang menganggap bahwa PPKI merupakan badan yang berguna dalam mempersiapkan kemerdekaan. Akhirnya, Jendral Terauchi memberikan keputusan bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yakni pada tanggal 24 Agustus 1945 yang mana seluruh persiapannya akan diserahkan sepenuhnya kepada PPKI.

READ  Jepang, Penjajah dengan Waktu yang Paling Singkat di Indonesia

Peristiwa Rengasdengklok

PPKI pada mulanya akan berencana mengadakan sidang pada tanggal 16 Agustus 1945, tetapi tidak terlaksana dikarenakan terjadi peristiwa Rengasdengklok yang mana berhubungan dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu sehingga membuat para golongan muda mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera untuk dilaksanakan. Golongan pemuda ini mendesak Ir. Soekarno untuk segera mengumandangkan proklamasi sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan pemikiran para golongan tua yang menolak hal tersebut dengan alasan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang dan tidak tergesa –gesa. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebelumnya direncakan di kumandangkan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok yakni dirumah Djiwang Kie Siong, dimana naskah teks dari proklamasi telah dibuat dan bendera merah putih juga telah dikibarkan oleh para pejuang dari Rengasdengklok pada tanggal 15 Agustus 1945, karena golongan muda berfikir bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan pada keesokan harinya.

Karena perubahan tempat pembacaan dari proklamasi kemerdekaan, Kunto dan Achmad Soebardjo memutuskan untuk ke Rengasdengklok untuk menjemput Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk ke Jakarta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Romongan ini tiba tengah malam pada tanggal 16 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan.

Sidang PPKI

Setelah melaksanakan proklamasi kemerdekaan, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang. Sidang dilakukan di bekas Gedung Road Van Indie di Jalan Pejambon. Pada sidang ini, terjadi musyawarah antara kelompok yang berbeda pendapat mengenai sila pertama pada Pancasila yang telah tertuang pada Piagam Jakarta dimana kelompok keagamaan Non-Muslim dari Timut dan kelompk keagaaan penganut ajaran kebatinan serta golongan nasionalis keberatan terhadap sila tersebut. Mereka semua meminta kelampangan hati kepada para tokoh kelompok Islam untuk melakukan pengubahan kepada sila pertama, yang akhirnya permusyararahan yang telah dilakukan berhasil menghapus sila pertama dan menggantinya.

READ  Kolonialisme dan Imperialisme Barat

Selain hal tersebut, Drs. Moh. Hatta dalam sidang membacakan tentang empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas perbedaan pendapat dari para golongan. Hasil dari sidang adalah:

  1. Pada kata “Muqadimah” yang merupakan kata dalam Bahasa Arab pada Preambule Undang – undang Dasar akan diganti menjadi kata “Pembukaan”
  2. Pada pembukaan alenia ke-4 Undang – Undang Dasar yang berbunya, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk –pemeluknya” akan diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut sekaligus mengganti sila pertama yang ada pada Pancasila.
  3. Pada pembukaan alenia ke-4, pada kalimat “ Menurut kemanusian yang adil dan beradab” akan diganti menjadi “Kemanusaian yang adil dan beradab” yang sekaligus mengganti sila kedua pada Pancasila.
  4. Pada pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” akan diganti menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”.

Sidang pertama PPKI

Menyepakati beberapa hal, antara lain:

  1. Melakukan pengesahan pada Undang – undang Dasar 1945 yang setelah sebelumnya terjadi sedikit pergantian di dalamnya.
  2. Memilih, menetapkan serta menganggkat Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yang mana keputusan akhir adalah ditetapkannya Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
  3. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh komite yang bernama KNIP (yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat) sebelum terbenetuknya DPR dan juga MPR.

Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua dilaksanakan pada 19 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut:

  1. Membentuk kabinet yang nantinya akan terdiri atas 12 Kementrian dan 4 Mentri Negara.
  2. Membentuk Pemerintahan Daerah yang mana tiap –tiap daerahnya akan dipimpin oleh seorang Gubernur.

Sidang Ketiga PPKI

Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945, dengan hasil yakni:

  1. Pembentukan dari Komite Nasional disamping telah adanya KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
  2. Pembentukan dari Partai Nasional sebagai Partai Politik
  3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
READ  SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA

Demiikianlah tugas dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan pemerintahan Indonesia.