Sejarah Supersemar

Rate this post
Sumber: Tirto.id Foto/Getty Images/Beryl Bernay

Supersemar

Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar adalah surat perintah yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat tersebut berisi tentang instruksi dari Presiden Ir Soekarno yang ditujukan kepada Soeharto, sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat Perintah Sebelas Maret ini dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD). Adapun sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa versi dari Supersemar. Hingga saat ini, masih ditelusuri yang mana naskah Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Latar Belakang Supersemar

Berdasarkan versi resmi, Supersemar dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Presiden Ir Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang dikenal dengan nama “Kabinet 100 Menteri”.

Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur melaporkan bahwa ada banyak pasukan tidak dikenal yang menahan orang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S. Pasukan yang tidak dikenal tersebut pada akhirnya diketahui adalah Pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Mayor Jendral Kemal Idris.

Atas dasar laporan itu, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor. Sidang tersebut akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian juga menyusul ke Bogor.

Kondisi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Saat itu, Mayjend Soeharto sedang menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G-30-S/PKI. Saat itu, Mayor Jenderal Soeharto tidak hadir pada sidang kabinet karena sakit. Akan tetapi, sebagian kalangan menganggap itu hanyalah alasan sebagai skenario dari Soeharto menunggu situasi.

READ  Pengertian dan Macam - Macam Badai

Mayor Jenderal Soeharto kemudian mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat menuju Bogor untuk menemui Presiden Ir Soekarno di Istana Bogor. Tiga orang perwira itu adalah Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Basuki Rahmat, dan Brigadir Jendral Amirmachmud.

Sesampainya di Istana Bogor pada malam hari, tiga perwira tersebut mengobrol dengan Presiden Ir Soekarno tentang Mayjend Soeharto bisa mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan jika diberikan kewenangan kepadanya.

Akhirnya, Presiden Ir Soekarno setuju. Maka dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan penuturan Sudharmono, Surat Perintah Sebelas Maret tersebut baru sampai di Jakarta pada tanggal 12 maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Saat itu, Sudharmono menerima telepon dari Mayjend Sutjipto, ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam.

Sutjipto atas perintah Pangkopkamtib Mayjend Soharto, meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan malam itu juga. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono tentang dasar hukum teks yang terdapat dalam surat tersebut hingga Supersemar itu sendiri tiba.